AGUM SESALKAN PSSI ROMBAK KOMPETISI

JAKARTA-Tujuan melaksanakan Kongres Luar Biasa (KLB) dan menurunkan Ketua Umum PSSI Djohar Arifin Husin sepertinya sudah menjadi harga mati Komite Penyelamat Sepak Bola Indonesia (KPSI). Ide rekonsiliasi yang ditawarkan Menpora Andi Mallarangeng, dipastikan terganjal dalam implementasinya. Sebab menggabungkan dua kompetisi, Indonesia Super League (ISL) dan Indonesia Premier League, (IPL) bukanlah sesuatu yang mudah karena terganjal aturan."Dan saat ini sudah terjadi pemutarbalikkan fakta, seolah-olah Komite Penyelamat Sepakbola Indonesia (KPSI) yang menawarkan rekonsiliasi. Djohar Arifin dan pengurus PSSI hendaknya berhenti melakukan propaganda yang sia-sia," kata Sekretaris Eksekutif KPSI, Budi Setiawan, kepada wartawan kemarin. Budi mencatat, sebelum Rapat Akbar Sepakbola Nasional (RASN) di Hotel Pullman Jakarta pada Desember 2011, Forum Pengurus Provinsi PSSI (FPP) sudah dua kali berkunjung ke PSSI namun ditolak. Kebuntuan komunikasi itulah yang akhirnya membuat FPP menggagas dan melahirkan KPSI dalam RASN. "Mandat KPSI itu adalah menjalankan KLB sesuai keinginan lebih dari 2/3 anggota PSSI," tegas Budi. Budi menegaskan bahwa tidak ada mandat kepada KPSI untuk melakukan rekonsiliasi dengan PSSI. Apalagi surat FPP kepada PSSI tidak pernah direspon. Karena itu, KPSI secara tegas dan jelas menolak ide penggabungan dua kompetisi karena hanya kompetisi ISL yang diisi 18 klub yang benar-benar sah. Bila PSSI mau mengubah kompetisi, lanjut Budi, maka hal itu hanya bisa dilakukan melalui kongres. Kongres merupakan jalan keluar dari semua persoalan PSSI selama ini. Dan segala aturan main yang sudah ditetapkan di Kongres harus diubah melalui kongres juga sebagai forum tertinggi. "Jadi agar diingat bahwa KPSI mandatnya itu adalah menggelar KLB dan bukan melakukan rekonsiliasi. Posisi tawar KPSI jelas lebih tinggi, karena kongres tahunan pada tanggal 4-6 Februari lalu dihadiri 74 anggota resmi PSSI sesuai dengan list delegates Kongres Solo 2011. Jadi agak ngawur kalau KPSI dianggap mengemis rekonsiliasi. Ide rekonsiliasi itu dari PSSI," demikian Budi. Sementara itu, mantan ketua umum PSSI Agum Gumelar menyayangkan perombakan kompetisi sepakbola di Indonesia yang dilakukan kepengurusan PSSI. Sebab, katanya, perombakan tersebut memicu penolakan dari klub-klub. Mereka akhirnya menggelar kompetisi dengan melanjutkan Superliga Indonesia (ISL) yang diikuti 18 tim di bawah pengelolaan PT Liga INDonesia (LI). Seperti diketahui, PSSI memutuskan untuk mengubah kompetisi dengan memasukkan 24 tim di Liga Prima Indonesia (IPL) dengan latar belakang alasan yang tidak jelas di bawah bendera PT Liga Prima Indonsia Sportindo (LPIS). IPL sendiri akhirnya hanya diikuti 12 klub. “Tidak seluruhnya kebijakan yang dibuat pengurus lama tak benar. Ada juga kebijakan pengurus lama yang relevan untuk dilanjutkan,” ujar Agum. Dia mencontohkan kompetisi yang telah berjalan dengan begitu baik, begitu berbobot, begitu diminati, sehingga rating liga sepakbola kita juga jauh mengalahkan rating sepakbola Eropa. Namun, oleh PSSI justru dirombak. Itu kan sudah bagus,” tambah mantan ketua KONI Pusat itu. Menurutnya, animo masyarakat yang sudah besar seharusnya dilanjutkan bukan dengan dirombak. “Kalau kita mau membongkar pagar, maka kita harus tahu lebih dahulu, mengapa kita dulu membuat pagar itu. Jangan main asal bongkar saja,” tandasnya. Sementara itu, Komite Pemilihan (KP) KPSI terus tancap gas. KP telah menerima empat formulir para kandidat calon Ketua Umum, Wakil Ketua Umum dan anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI. Ketua KP, Dhimam Abror mengungkapkan keempat kandidat calon tersebut adalah anggota Komisi X DPR RI Djamal Aziz dan Zulfadli, Adang Ruchiatna serta Irawadi Hanafi. "Kami telah menerima empat formulir pendaftaran. Keempatnya mendaftarkan diri untuk tiga jabatan sekaligus sebagai Ketum, Waketum dan anggota Exco," terangnya di kantor KPSI belum lama ini. Akan tetapi, khusus untuk Djamal Aziz, Dhimam mengungkapkan adanya berkas-berkas yang belum dipenuhi olehnya. Sehingga, Djamal berencana kembali akan mendatangi kantor KPSI untuk melengkapi syarat-syarat yang perlu dilengkapi. Lebih lanjut, Dhimam menambahkan, sampai saat ini sedikitnya terdapat 17 orang yang telah mengambil formulir pendaftaran. Namun, hanya empat kandidat calon yang baru mengembalikan formulir itu. Ia mengatakan, siapapun yang ingin mendaftarkan dirinya sebagai kandidat diberi batas waktu pengembalian formulir hingga 15 Februari 2012. "Karena tanggal 16 semua kandidat sudah akan kami umumkan," ( kutifan JPNN-Com )